1. Ketentuan Penerimaan

a. Para calon harus memberikan keterangan yang sebenarnya (bukan keterangan palsu dan/atau tidak benar) dalam rangka penerimaan Brigadir Polisi.

b. Para calon harus melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan seleksi dengan sungguh – sungguh dan tidak KKN (hindari suap dan sponsor) yang justru akan merugikan calon

c. Dalam rangka seleksi penerimaan Brigadir Polisi, tidak dipungut biaya

d. Sebelum diangkat menjadi anggota Polri, calon yang telah lulus pendidikan pembentukan Brigadir Polisi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya

e. Pada saat diangkat menjadi anggota Polri dengan pangkat Brigadir Polisi Dua (Bripda) bagi lulusan D-IV / S1 diberikan masa dinas surut 3 (tiga) tahun, sedangkan lulusan D-III diberikan masa dinas surut 2 (dua) tahun, yang akan berpengaruh terhadap penghasilan dan kariernya, namun tidak mengurangi masa Ikatan Dinas Pertama (IDP) 10 tahun.

2. Persyaratan Umum

a. Warga Negara Indonesia (pria dan wanita)

b. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME

c. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

d. Sehat jasmani dan rohani

e. Tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan (Surat Keterangan dari Polres setempat berupa SKCK)

f. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela

g. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia dan bersedia di tugaskan pada semua bidang tugas Kepolisian

3. Persyaratan lain

a. Berijasah serendah – rendahnya SMU sederajat (tidak termasuk SMK Busana/Boga/Kecantikan/Perhotelan/Guru TK/SMK yang tidak ada kompetensinya dengan tugas pokok Polri atau SMK yang dikelola oleh Departemen, dengan ketentuan bagi lulusan :

1) SMU/SMK/Madrasah Aliyah/sederajat menggunakan Surat Tanda Kelulusan dengan kriteria “lulus”

2) SMU/SMK/Madrasah Aliyah/sederajat, termasuk lulusan luar negeri menggunakan Transkip Nilai dengan rata – rata baik atau dengan kriteria “lulus” yang telah di akreditasi oleh Dikbud setempat.

3) D-III/D-IV/S1, sesuai kompetensi tugas pokok Polri dan Program studi yang telah terakreditasi BAN-PT, diutamakan S1-Hukum.

b. Umur pada saat pembukaan pendidikan pembentukan Brigadir Polisi TA 2012, minimal 17 tahun 5 bulan dan maksimal bagi lulusan :

1) SMU/sederajat : 21 tahun

2) D-III : 24 tahun

3) D-IV/S1 : 25 tahun

c. Tinggi badan minimal (dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku) :

1) Pria : 163 cm

2) Wanita : 160 cm

d. Belum pernah menikah dan sanggup tidak menikah selama dalam pendidikan Brigadir Polisi, ditambah 2 tahun setelah lulus dan dilantik dengan menggunakan atribut pangkat Bripda

e. Bersedia menjalani IDP minimal 10 tahun, terhitung mulai saat diangkat menjadi Brigadir Polisi (masa dinas surut tidak diperhitungkan)

f. Memperoleh persetujuan orang tua / wali bagi yang belum berusia 21 tahun (bukan paksaan orang tua)

g. Tidak terikat perjanjian ikatan dinas dengan suatu instansi lain

h. Telah berdomisili di wilayah Polda tempat pendaftaran minimal 1 tahun, yang dibuktikan dengan KTP setempat dan KK atau Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan atau ijasah/STTB/rapor

i. Mengikuti dan lulus pemeriksaan/pengujian dengan sistem gugur, yang meliputi materi dan urutan kegiatan sebagai berikut :

1) Pemeriksaan administrasi awal

2) Pemeriksaan kesehatan tahap I

3) Pemeriksaan dan pengujian psikologi

4) Pengujian akademik ( pengetahuan umum, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia)

5) Pemeriksaan kesehatan tahap II

6) Pengujian kemampuan jasmani

7) Pemeriksaan administrasi akhir

8) Sidang penentuan akhir

4. Agenda

21-28 Jan 2012 Pendaftaran dan Kampanye
21-29 Jan 2012 Rik Min Awal
30 Jan 2012 Pengumuman Rik Min Awal
31 Jan – 7 Peb 2012 Rik Kesehatan I
8 Peb 2012 Pengumuman Rik Kesehatan I
9-10 Peb 2012 Rik Psikologi
10 Peb 2012 Pengumuman Rik Psikologi
11-12 Peb 2012 Uji Akademik
12 Peb 2012 Pengumuman Uji Akademik
13-15 Peb 2012 Rik Kesehatan II
16 Peb 2012 Pengumuman Rik Kesehatan II
17-19 Peb 2012 Uji Jasmani
20 Peb 2012 Pengumuman Uji Jasmani
21-22 Peb 2012 Rik Min Akhir
22 Peb 2012 Pengumuman Rik Min Akhir
23 Peb 2012 Pendalaman PMK
24 Peb 2012 Pengumuman Lulus Sementara
25 Peb 2012 Persiapan Supervisi
26-28 Peb 2012 Giat Supervisi Casis Pria
28 Peb 2012 Pengumuman Kelulusan Akhir
1-4 Maret 2012 Giat Supervisi Casis Polwan
5 Maret 2012 Pengumuman Lulus Polwan
7 Maret 2012 Pembukaan Pendidikan

Sumber  :  www.polri.go.id

Dia masuk pendidikan HIS pada usia enam tahun, kemudian melanjutkan ke MULO (1934) dan menempuh sekolah menengah di AMS Westers Klasiek (1937). Setelah itu, dia belajar ilmu hukum di Rechts Hoge School Batavia tahun 1940. Sewaktu pendudukan Jepang, dia mengikuti latihan kemiliteran Nippon (1942) dan Koto Keisatsu Ka I-Kai (1943). Baru dia diangkat menjadi Wakil Kepala Polisi Seksi II Jomblang Semarang (1944), Kepala Polisi Jomblang (1945), dan Komandan Polisi Tentara Laut Jawa Tengah (1945-1946). Kemudian mengikuti pendidikan Polisi Akademi dan bekerja di bagian Purel, Jawatan Kepolisian Negara.

Mas Hoegeng di luar kerja terkenal dengan kelompok pemusik Hawaii, The Hawaiian Seniors. Selain ikut menyanyi juga memainkan ukulele. Sering terdengar di Radio Elshinta dengan banyolan khas bersama Mas Yos.

Banyak hal terjadi selama kepemimpinan Kapolri Hoegeng Iman Santoso. Pertama, Hoegeng melakukan pembenahan beberapa bidang yang menyangkut Struktur Organisasi di tingkat Mabes Polri. Hasilnya, struktur yang baru lebih terkesan lebih dinamis dan komunikatif. Kedua, adalah soal perubahan nama pimpinan polisi dan markas besarnya. Berdasarkan Keppres No.52 Tahun 1969, sebutan Panglima Angkatan Kepolisian RI (Pangak) diubah menjadi Kepala Kepolisian RI (Kapolri). Dengan begitu, nama Markas Besar Angkatan Kepolisian pun berubah menjadi Markas Besar Kepolisian (Mabak).

Perubahan itu membawa sejumlah konsekuensi untuk beberapa instansi yang berada di Kapolri. Misalnya, sebutan Panglima Daerah Kepolisian (Pangdak) menjadi Kepala Daerah Kepolisian RI atau Kadapol. Demikian pula sebutan Seskoak menjadi Seskopol. Di bawah kepemimpinan Hoegeng peran serta Polri dalam peta organisasi Polisi Internasional, International Criminal Police Organization (ICPO), semakin aktif. Hal itu ditandai dengan dibukanya Sekretariat National Central Bureau (NCB) Interpol di Jakarta.

Tahun 1950, Hoegeng mengikuti Kursus Orientasi di Provost Marshal General School pada Military Police School Port Gordon, George, Amerika Serikat.  Dari situ, dia menjabat Kepala DPKN Kantor Polisi Jawa Timur di Surabaya (1952). Lalu menjadi Kepala Bagian Reserse Kriminil Kantor Polisi Sumatera Utara (1956) di Medan. Tahun 1959, mengikuti pendidikan Pendidikan brimob dan menjadi seorang Staf Direktorat II Mabes Kepolisian Negara (1960), Kepala Jawatan Imigrasi (1960), Menteri luran Negara (1965), dan menjadi Menteri Sekretaris Kabinet Inti tahun 1966. Setelah Hoegeng pindah ke markas Kepolisian Negara kariernya terus menanjak. Di situ, dia menjabat Deputi Operasi Pangak (1966), dan Deputi Men/Pangak Urusan Operasi juga masih dalam 1966. Terakhir, pada 5 Mei 1968, Hoegeng diangkat menjadi Kepala Kepolisian Negara (tahun 1969, namanya kemudian berubah menjadi Kapolri), menggantikan Soetjipto Joedodihardjo. Hoegeng mengakhiri masa jabatannya pada tanggal 2 Oktober 1971, dan digantikan oleh Drs. Mohammad Hasan.  Atas semua pengabdiannya kepada negara, Hoegeng Imam Santoso telah menerima sejumlah tanda jasa,

• Bintang Gerilya
• Bintang Dharma
• Bintang Bhayangkara I
• Bintang Kartika Eka Paksi I
• Bintang Jalasena I
• Bintang Swa Buana Paksa I
• Satya Lencana Sapta Marga
• Satya Lencana Perang Kemerdekaan (I dan II)
• Satya Lencana Peringatan Kemerdekaan
• Satya Lencana Prasetya Pancawarsa
• Satya Lencana Dasa Warsa
• Satya Lencana GOM I
• Satya Lencana Yana Utama
• Satya Lencana Penegak
• Satya Lencana Ksatria Tamtama.

Sumber  : wikipedia.org

Tingginya tuntutan masyarakat terhadap kepastian hukum dan hak asasi manusia serta makin meningkatnya ancaman teror bom dan bencana yang pada saat ini dapat terjadi setiap saat dan merupakan tantangan yang akan dihadapi Polri di masa mendatang, sehingga di dalam mengantisipasi hal tersebut di atas Polri dituntut mempunyai kemampuan yang memerlukan dukungan ilmu pengetahuan dan tehnologi dari berbagai disiplin ilmu Kedokteran Kepolisian seperti tercantum di dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 adalah merupakan upaya penerapan ilmu pengetahuan dan tehnologi kedokteran untuk kepentingan pelaksanaan tugas operasional kepolisian yang perlu dikembangkan secara optimal dalam mengantisipasi tuntutan masyarakat yang semakin tinggi.

Salah satu bentuk  kemampuan dari Kedokteran Kepolisian dalam kepentingan pelaksanaan terhadap tugas-tugas operasional kepolisian adalah Disaster Victim Identification (DVI).

DVI adalah suatu prosedur yang telah ditentukan untuk mengidentifikasi korban (mati ) secara ilmiah dalam sebuah insiden atau bencana masal berbasarkan Protokol INTERPOL. merupakan suatu prosedur yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat dan hukum.

• Dapat merupakan bagian dari suatu investigasi
• Dapat bermanfaat dalam merekontruksi tentang sebab bencana 
• Diperlukan untuk proses identifikasi positif sehingga segala kepentingan hukum yang menyangkut kematian seseorang dapat terselesaikan, misalnya yang menyangkut kepentingan civil legal aspect (asuransi, warisan, status, dll).
• Diperlukan karena pada banyak kasus identifikasi secara visual tidak dapat diterapkan karena kondisi korban yang sudah rusak tidak mungkin lagi dikenali.

Dasar Identifikasi dalam DVI:

1. Dasar Primer / Primary Identifier

    A. Sidik Jari/ Fingerprint 

    B. Hasil Pemeriksaan Gigi Geligi/ Dental Record 

    C. DNA

2.Dasar Skunder/ Secondary Identifier

   A.Barang kepemilikan/ Property

   B.Data medis/ Medical

Struktur Organisasi DVI Propinsi

Penasehat : 

1. Gubernur

2. Kapolda

Ketua         :   Kabiddokkes Polda  

Wakil ketua   :   Kadinkes Propinsi

Sekretaris 1   :   Kasubid Dukkes Biddokkes Polda

Sekretaris 2   :   Dir.RSUD Propinsi

Seksi Operasi : Kaur Dokpol Biddokkes Polda              

Dalam rangka optimalisasi peran dukungan Kedokteran Kepolisian dan juga sebagai upaya perwujudan pelaksanaan kegiatan Kedokteran Kepolisian yang profesional serta meningkatkan kinerja personil Polri dengan intansi terkait lainnya di dalam melaksanakan kegiatan khususnya.

Operasi DVI Dibagi 5 phase:

1.    TKP

2.    Post Mortem

3.    Ante Mortem

4.    Rekonsiliasi

5.    analisa dan evaluasi (debriefing)

Pada pelatihan  DVI fase I ,  ketua tim operasi mendapat telepon dari penguasa wilayah bahwa ada kejadian bom di Dokkes yang memakan korban jiwa, kemudian tim DVI menuju TKP yang sudah diberi police line dan sudah disterilkan oleh tim Gegana,  ketua Tim DVI berkoordinasi pada penguasa setempat, melihat lokasi dan menentukan sketsa, baru tim melakukan griding , flaging, labeling, charting, evakuasi jenasah ke dalam kantung janasah, koordinasi dengan unit post mortem untuk proses DVI fase II.

Sumber  :  rixco.multiply.com

Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Begitulah peribahasa yang pas disandingkan dengan umat muslim saat ini. Hak mereka untuk mendapatkan berita yang sebenar-benarnya, sedikit sekali dapat mereka rasakan. Yang terjadi media kerap membesar-besarkan opini dan menunggangi peristiwa-peristiwa terorisme demi kepentingan menyudutkan umat muslim.

Timpangnya pemberitaan antara kasus Ambon dan ledakan gereja di Solo itulah yang mengundang reaksi keras dari Ustadz Bernard Abdul Jabbar, tokoh Anti Pemurtadan yang tergabung dalam Forum Umat Islam (FUI). Ia dengan tegas menyebut berita-berita yang beredar di media sekular saat ini terkait ledakan di Solo sebagai berita yang menyesatkan.

“Media-media sekular sangat menyesatkan. Berita mereka subyektif,” katanya kepada Eramuslim.com, senin, 26/9.

Ia mencontohkan kredibilitas pemberitaan media terhadap tragedi Ambon, minggu 11/9 yang sepi dari peliputan. Tidak satupun media televisi nasional melaporkan berita secara all-out untuk menyajika fakta sesungguhnya. “Tapi kalau ledakan gereja (di Solo) media langsung meliput secara besar-besaran.” sambung pria yang juga menjadi Ketua DPP Hizbud Dakwah Islam ini.

Ketika ditanyakan apakah media-media sekular tersebut memiliki misi tertentu, Pembina Gerakan Pelajar Anti Pemurtadan Bekasi ini membenarkan hipotesis itu, “Oh itu jelas, mereka punya kepentingan pastinya.”

Dalam kejadian kemarin, dua televisi berita nasional, terlihat menyiarkan berita secara langsung dari tempat kejadian. Mereka juga mengabarkan kondisi Solo secara up to date dari Siang hingga malam, termasuk pagi ini. Bahkan salah satu televisi swasta, memiliki wartawan “Khusus” yang diterjunkan untuk kasus-kasus terorisme.

Namun sebaliknya, ketika kejadian di Ambom dimana umat muslim bergelimangan darah dibunuh oleh kaum Kristiani, seolah-seolah “kekhususan” wartawan tersebut tumpul.Pihak televisi pun tidak menyiarkan secara ‘provokatif’ apa yang menimpa muslim Ambon. Berbeda dengan kasus Solo.

Oleh karena itu, Ustadz Bernard Abdul Jabbar meminta umat untuk memilah fakta yang disajikan media. Ia juga berpesan agar media Islam mampu menjadi garda terdepan untuk melawan pemberitaan yang menyesatkan dari media sekuler. “Media Islam harus mampu mengimbangi pemberitaan media-media sekuler. Media Islam harus berani menampilkan fakta yang sebenar-benarnya.” Pesannya kepada Eramuslim.com.

Kalau begini bisakah media-media sekular disebut sebagai “bom” itu sendiri, yang banyak mengaburkan dan mengabaikan fakta yang sejatinya menjadi hak untuk dikonsumsi masyarakat?

Sumber  :   www.eramuslim.com

Anjing adalah salah satu binatang yang kerap dijadikan sahabat oleh manusia. Selain menggemaskan, hewan berkaki empat ini pun terkenal sangat loyal. 

Namun tidak hanya sekedar sahabat, dengan tehnik pelatihan khusus, binatang ini pun dapat dijadikan alat pemberantasan tindak kejahatan yang mengagumkan dan sangat handal.

Agen penegakan hukum menggunakan tim pengendali anjing terlatih (unit anjing) untuk berbagai alasan: menjajaki wilayah luas ketika tersangka melarikan diri, melacak tersangka atau mencari orang tersesat, mengendalikan massa atau kerusuhan, mendeteksi obat atau bahan peledak tersembunyi, melindungi pengawas dan petugas lain dari serangan, membantu patroli rutin, menjaga tersangka dan barang-barang polisi, dan untuk menakuti para pelaku kejahatan. Meskipun banyak manfaat yang diberikan, tim polisi pengendali anjing terlatih ini belum dapat diterima sebagai standar keseluruhan dalam kesatuan polisi di Amerika. Permasalahan utamanya adalah efektivitas biaya untuk perawatan hewan mahal tersebut, kebutuhan untuk pengadaan pelatihan dan setelah pelatihan yang berkesinambungan, pertanyaan atas kemampuan sebenarnya seekor anjing dalam menjalankan tugas, keterlibatan mereka dalam tugas polisi, dan berbagai pertimbangan legal lainnya.

Anjing-anjing pelacak dikenal dengan kesatuan K-9, anjing-anjing ini memiliki ketrampilan luar biasa, baik dalam melacak keberadaan narkotika, mengendus bahan peledak, atau pun melumpuhkan orang yang menjadi target pengejaran. 

Tiap anjing dilatih berdasarkan jenis dan karakternya, serta diasuh seorang pelatih. Dengan kemampuan yang dimilikinya, anjing ini kerap digunakan membantu Polri dan TNI dalam membongkar berbagai tindak kriminalitas dan penyelamatan saat bencana terjadi. 

Melatih anjing hingga siap beraksi di lapangan bukanlah perkara mudah. Selain kesabaran, pelatihan membutuhkan tehnik latihan yang tepat dan dilaksanakan secara berkala. 

contohnya pada unit K-9 Polisi Militer Pomdam Jaya saat ini memiliki 10 anjing pelacak berbagai jenis, mulai dari Herder, Dobermen hingga anjing berjenis retriever. 

Roles Dogs May Play (Tugas Utama Seekor Anjing Polisi)

Anjing polisi dibagi dalam dua kategori: 1) untuk tugas menyeluruh atau 2) tugas khusus. Seekor anjing yang dilatih untuk tugas menyeluruh dalam tugas kepolisian harus memiliki beragam kemampuan, sehat, dan cerdas. Sementara anjing dengan tugas khusus harus mendapat pelatihan terutama untuk meningkatkan kemampuan penciuman dalam membedakan bau. Anjing dengan tugas menyeluruh bersifat umum dalam melakukan semua tugas polisi yang mereka perankan, sedangkan anjing dengan tugas khusus seperti mengendus bau narkotik, bahan peledak, mayat, dan untuk melacak materi berbahan dasar minyak dipertimbangkan sebagai khusus dalam tugas anjing polisi.

History of Dogs in Police Work (Sejarah Divisi Anjing dalam Kerja Polisi)

Dalam buku kuno banyak ditemukan catatan mengenai anjing yang melindungi tuan mereka dan terlibat dalam tugas seorang detektif. Namun, baru pada tahun 1300-an di Saint-Malo, Prancis, untuk pertama kalinya sebuah kesatuan anjing yang terorganisasi berpatroli di jalan untuk tugas kemasyarakatan. Anjing-anjing itu bekerja dengan sangat berani, hingga peristiwa yang terjadi di tahun 1770 ketika beberapa ekor anjing polisi menyerang seorang marinir muda dan melukainya dengan parah. Seluruh kesatuan anjing kemudian dibubarkan. Juga di Prancis, di Mount-Saint-Michel, sebuah bukit besar di dekat pantai Normandia, di mana anjing digunakan oleh para pendeta dan kota untuk mengusir orang asing. 

Kota pertama yang membentuk sekolah pelatihan anjing polisi adalah Ghent, di Belgia, pada tahun 1899. Pada tahun itu populasi kota Ghent hampir mencapai 175.000 penduduk dan 37 ekor anjing berpatroli di jalan-jalan setiap hari dari pukul 10 malam sampai 6 pagi di bawah arahan 10 polisi. Jerman dan Prancis telah menerapkan program Ghent beberapa tahun sebelumnya, namun tidak memperoleh sukses yang sama. 

Pada tahun 1906, unit anjing polisi Ghent telah meningkat menjadi lebih dari 50 ekor sementara jumlah polisi yang mengendalikannya berjumlah 120 orang. Pihak berwajib gembira dengan kemampuan “polisi berkaki empat” ini, serta menyatakan bahwa kejahatan malam hari telah lenyap sama sekali. Tidak lagi sebagai sebuah eksperimen, kota lain di Eropa kemudian mulai mengikuti Ghent, dan akhirnya di Jerman saja pada tahun 1910 telah terdapat lebih dari 600 kota yang memiliki patroli anjing. 

Pada tahun 1910, kepolisian Inggris mulai menggunakan anjing dalam jumlah kecil, terutama hanya sebagai teman patroli petugas polisi. Tidak ada pelatihan khusus yang diterapkan dan anjing jenis apa pun dianggap sesuai untuk tugas patroli tersebut. Baru setelah 36 tahun dan setelah beberapa kantor polisi melaporkan efektivitas unit anjing tersebut, kesatuan anjing polisi mulai memperoleh status tetap. 

Kepolisian Lancashire adalah yang pertama kali mengembangkan program pelatihan anjing polisi secara progresif. Sebelum tahun 1951, kantor tesebut telah menggunakan empat bloodhounds untuk pelacakan dan sepuluh labrador untuk patroli. Akan tetapi, kemudian ras anjing yang digunakan berubah menjadi Doberman pinschers dan anjing gembala Jerman. Penggunaan anjing polisi mulai marak setelah kepolisian Inggris menyatakan bahwa binatang ini sungguh amat bermanfaat. Misalnya, pada 1 Januari 1992, terdapat 2.749 hewan yang ikut memberikan pelayanan kesatuan di wilayah Egland, Wales, Skotlandia, dan Irlandia Utara. Di antaranya, 1.736 adalah anjing untuk tugas menyeluruh, 465 tugas khusus, dan 137 ekor untuk tugas menyeluruh dan khusus. 

Sementara itu, departemen kepolisian Amerika yang pertama kali menerapkan program anjing polisi adalah South Orange, New Jersey, pada bulan Maret 1907. Beberapa bulan kemudian, kota New York memulai program anjing polisi ketika seorang letnan polisi membawa lima anjing gembala Jerman dari Belgia untuk evaluasi. Tidak berapa lama kemudian kota-kota lain melakukan hal serupa, termasuk New Haven, Connecticut, Glen Ridge, Englewood dan Ridgewood, Maryland, Detroit, Michigan, Muncie, Indiana, Berkeley, California, Babylon Town, New York, dan kesatuan polisi Pennsylvania dan negara bagian Connecticut. 

Program anjing polisi di South Orange dan New York bukan yang pertama dan satu-satunya di Amerika. Sesungguhnya, ada sebuah program khusus yang telah diberikan kepada unit pelayanan keamanan saat terjadi demonstrasi Phiadelphia setelah Revolutionary War berakhir. Program ini mulai pada 7 Januari 1973, ketika dana sebesar $3 dolar digunakan untuk membeli seekor anjing bernama Nero, yang memiliki reputasi sebagai hewan ganas. Nero dan anjing-anjing yang dibeli kemudian selama 25 tahun berikutnya berpatroli menjaga wilayah bersama penjaga malam yang dilengkapi pedang pendek dan pistol. Nero dilaporkan telah mengemban tanggung jawab penuh dalam hal keamanan bila penjaga malam berhalangan hadir. 

Pada tahun 1935, Royal Canadian Mounted Police, menerapkan untuk pertama kalinya program pelatihan anjing polisi. Program tersebut berjalan secara operasional sejak saat itu dan sekaligus merupakan program yang berlangsung paling lama di Amerika Utara. Pada tahun 1990, terdapat kurang lebih 325 tim anjing patroli yang berada di 50 kesatuan polisi yang berbeda di Kanada, termasuk 8 dari 10 provinsi kecuali daerah Newfoundland dan Prince Edward Island. Sebagai tambahan, 100 anjing dengan tugas menyeluruh digunakan di wilayah Kanada untuk pekerjaan yang membutuhkan ketajaman indera. 

The Best Breeds (Keturunan Terbaik)

Sejumlah keturunan anjing pekerja pernah atau masih digunakan sebagai anjing polisi oleh kesatuan polisi di seluruh dunia. Keturunan anjing pekerja itu meliputi: 

1. Airedales Giant schnauzers 

2. Akitas Labradors 

3. Alaskan malamutes Newfoundlands 

4. Bloodhounds Poodles 

5. Bouvier de Flanders Retrievers

6. Doberman pinschers Rottweilers 

7.German shepherds Spaniels 

Juga sejumlah anjing keturunan lain. Meski demikian, di antara semuanya, German shepherds (herder) adalah keturunan yang paling sering digunakan selama bertahun-tahun. Anjing herder adalah keturunan yang telah terkenal secara luas, lagi pula secara ideal, sesuai untuk kerja polisi, terutama berperan untuk segala keperluan.

Establishing a Police Dog Program (Menciptakan Program Anjing Polisi)

Seiring berlalunya waktu, sejumlah kesatuan polisi menyatakan bahwa anjing sangat bernilai; yang lain mengatakan bahwa anjing membebani karena memperluas cakupan kerja polisi. Publik Amerika telah berkata: sejumlah warga merasa lebih aman dengan adanya anjing di sekitar mereka, sedang sejumlah lain merasa terintimidasi. 

Sekali sebuah kesatuan polisi memutuskan untuk menerapkan program anjing polisi, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang paling sulit mungkin adalah memperoleh persetujuan dari masyarakat. Anjing mahal harganya dan sering masyarakat tidak dapat menerima program tersebut karena besarnya biaya. Penasihat hukum harus menekankan bahwa secara hukum prorgam ini dapat dipertanggung-jawabkan dan terlindungi dari litigasi sipil. Para pengawas anjing juga harus dipilih dan kompeten untuk bekerja dengan anjing kualitas tinggi. Pengaturan tempat anjing juga harus dibuat bersamaan dengan modifikasi kendaraan untuk transportasi anjing. Perawatan dokter hewan dan pola gizi harus dijalankan karena anjing tersebut harus tetap sehat untuk tugas mereka. Setiap catatan harus dibuat secara cermat atas setiap aspek dari program. Pada akhirnya, sebuah program anjing polisi yang berhasil membutuhkan suatu hubungan masyarakat yang baik, termasuk demonstrasi yang diberikan di depan berbagai lembaga atau kelompok untuk menunjukkan apa yang dapat dilakukan tim anjing dan pengawas untuk melindungi masyarakat. Tentu saja selain pelatihan dasar, yang penting adalah pelatihan rutin secara intensif sehingga tingkat kemampuan tetap tinggi, hingga dapat diterima untuk bekerja di lapangan. 

Anjing dan pengawasnya tidak boleh puas dengan hasil yang diperoleh. Pelatihan dasar mencakup kepatuhan, agitasi dan penyerangan, identifikasi kembali, pelacakan, dan pengenalan bau. Selain pelatihan dasar dan pelatihan rutin, ada empat elemen penting untuk mencapai satu unit anjing yang berhasil: (1) harus ada kebijakan dan prosedur yang tepat untuk unit anjing; (2) pengawas anjing harus bertanggung jawab atas tindakan anjing; (3) baik pengawas dan anjing harus dilatih sesuai dengan kebijakan unit, dan (4) tiap tim harus diawasi dan bertanggung jawab atas tindakan dalam kaitannya dengan departemen kepolisian. 

Hallmarks of Succesfull Programs (Tanda-tanda Program yang Berhasil)

Banyak program dinas layanan anjing polisi di Amerika tergolong berhasil dan telah dijadikan sebagai unit integral dalam perang melawan kejahatan. 

Beberapa karakteristik umum ditemukan dalam program yang dijadikan contoh. Di antara karakteristik tersebut adalah: anjing dan pengawasnya diseleksi secara sangat ketat, sepenuhnya terlatih dan secara teratur menjalani pelatihan rutin intensif. Di samping itu, kebijakan dan prosedur terapan yang sesuai untuk unit anjing harus ada dan secara berkala dilakukan tinjauan ulang. Juga, unit ini harus dikelola dengan baik dan catatan komprehensif atas penampilan setiap unit disimpan, termasuk catatan mengenai tahap pelatihan, penugasan, aktivitas, penangkapan, dan sebagainya. Dan, yang terpenting, tiap pengawas anjing mendapat sertifikat atas suatu standar penampilan, dan sertifikat tersebut diberikan kembali sedikitnya setiap tahun. Jadi, tim yang tidak berhasil memperoleh sertifikat tidak diizinkan bekerja sampai mereka dapat mencapai standar tersebut.

Reasons Why Programs Fail (Alasan Kegagalan Program)

Tidak setiap program anjing polisi berhasil. Penelitian menunjukkan bahwa biasanya ada sejumlah alasan mengapa program anjing dihentikan. Di antara faktor tersebut adalah pengawas anjing meninggalkan kesatuan mereka dan tidak ada petugas lain bersedia menggantikan; unit tersebut terperangkap dalam politik lokal, terkadang karena emosi substansial; program anjing polisi tersebut tidak memperoleh dana memadai; pelatihan dan pelatihan ulang terbukti tidak berhasil; konsekuensi gigitan anjing yang tidak terjamin; anjing terbunuh, terluka, atau pensiun; atau administrasi baru dalam kesatuan tersebut tidak memiliki komitmen kuat terhadap program anjing polisi. 

Current Debates (Perdebatan Terkini)

Mengapa dinas anjing polisi tidak digunakan lebih banyak lagi? Besarnya biaya dan lambannya perkembangan program anjing polisi memang menjadi kelemahan utama, tetapi Knutson dan Revering (1983) menunjukkan adanya suatu “prasangka tidak logis mengenai anjing polisi”. Misalnya, sejumlah warga memprotes penggunaan anjing polisi—seakan-akan tongkat polisi, borgol, dan senjata kaliber besar tidak lebih berbahaya dibandingkan seekor hewan berukuran sepertiga besar manusia. 

Beberapa pihak mengatakan bahwa anjing polisi mengandung kekuatan mematikan, seperti halnya senjata api. Tanpa perlu dipertanyakan lagi, seekor anjing polisi terlatih memang dapat menyebabkan luka saat hendak membantu melakukan penangkapan. Namun, jarang sekali luka tersebut berakibat fatal. Pada kenyataannya, juga tidak ada trauma melainkan hanya berupa luka-luka lokal. Isu kunci dengan demikian adalah bahwa anjing harus dilatih untuk sepenuhnya responsif terhadap perintah pengawas, termasuk untuk seketika menghentikan pengejaran bila diperintahkan. Jasa anjing polisi dianggap sebagai sebuah rentang kekuatan menengah antara kekuatan tangan polisi dan konsekuensi dari projektil yang ditembakkan lewat senjata api.

Isu lain yang terkadang muncul ke permukaan adalah apakah penggunaan anjing untuk mendeteksi narkoba dapat dikatakan legal. Sebagaimana yang muncul saat ini, hakim yang menangani kasus narkoba harus menentukan tingkat keberterimaan bukti, dan harus berdasar pada prosedur pencarian dan penangkapan yang sah atau tidak. Para pembela mengatakan bahwa hak anjing polisi untuk mengurangi privasi kian meningkat. Oleh karena itu, sampai saat ini, pengadilan telah menyetujui penggunaan anjing polisi berdasarkan kemampuan indera mereka yang peka. Akan tetapi, tampaknya selalu ada tantangan atas pendekatan dalam penangkapan tersebut. 

Summary (Ringkasan)

Pada awal tahun 1993, terdapat 3.000 kesatuan polisi Amerika yang menggunakan 14.000 tim anjing terlatih untuk penegakan hukum. Sekitar 7.000 unit berpatroli di jalan, melayani berbagai jasa. Lainnya mengisi peran-peran spesialis di mana kemampuan indera anjing yang sangat peka digunakan untuk mendeteksi benda-benda terlarang, membantu menemukan orang hilang, dan membantu dalam investigasi pelacakan. 

Tim anjing terlatih telah membuktikan perannya bagi masyarakat. Kita berharap dapat melihat lebih banyak polisi berkaki empat sedang bertugas di tahun-tahun mendatang.

Sumber  : rixco.multiply.com

Di Jepang yang terkenal dengan kecanggihan teknologinya, motor pun bisa dipake menderek mobil. Motor ini hanya ada di Jepang, motor polisi yang bisa digunakan untuk menderek mobil! Liat aja motor-motor polisi Jepang ini, dilengkapi dengan alat derek yang nyantol dibagian belakang motornya.

Bagian belakangnya memiliki tempat menampung alat derek, Jadi pak polisi ini kalo ketemu mobil mogok dijalan, tinggal berubah, bertarnsformasi kayak robot transformer menjadi motor derek dan bisa langsung menderek mobil, gak perlu panggil-panggil mobil derek lagi. Jadi jalanan bisa lancar lagi deh, gak perlu tunggu lama-lama manggilin mobil derek. Lihat pak polisi make motor itu gagah juga yach. Kira-kira kapan yah yang di indonesia ada yang canggih-canggih dan keren-keren kayak gitu?

Sumber  :  http://www.areapanas.com

Polisi Wanita Pertama kali di lahirkan di kota BUKITTINGGI.  Sejarah kelahiran Polisi wanita Indonesia tidak jauh berbeda dengan negara lain, Yakni, munculnya kebutuhan akan penanganan dan penyidikan terhadap kasus kejahatan yang melibatkan kaum wanita, baik korban maupun pelaku kejahatan.
Di Indonesia POLWAN lahir pada tahun 1948 tatkala Pemerintah Indonesia mengalami pengunsian besar-besaran dari semenanjung malaya yang sebagaian besar adalah kaum wanita , pada saat itu para pengungsi tidak mau di periksa, apalagi di geledah secara fisik oleh polisi laki-laki, maka pada tahun 1948 Jawatan Kepolisian Negara di Bukittinggi, membuka kesempatan bagi 6 wanita untuk menempuh pendidikan sebagai Inspektur Polisi Wanita di Sekolah Polisi Negara di Sukabumi. Pada tahun 1951 ke enam wanita ini dilantik sebagai Polwan pertama di Indonesia.

Bukan hanya itu para istri polisi juga terpanggil untuk ikut berjuang Apalagi saat itu perang masih berkecamuk karena penjajah ingin kembali berkuasa. Atas Inisiatif Ny HL Soekanto (istri kepala jawatan kepolisian pertama) pada tanggal 17 Agustus 1949 si bentuk organisasi istri polisi di Yogyakarta. Organisasi ini diberi nama Bhayangkari yang diambil dari nama pasukan polisi Majapahit yang di pimpin Gajah Mada.
Sejarah baru Polwan sebenarnya dimulai saat Kapolri di Jabat Anton Soedjarwo dan Kapolda Jawa Timur dijabat oleh Mayjen Soedarmadji. Kedua pejabat Polri itu mengambil langkah berani dengan menempatkan beberapa orang Polwan Pilihan untuk menempati jabatan strategis, sejak saat itu Polwan bukan hanya di percaya sebagai pemegang komando bidang tugas pembinaan tetapi juga memegang komando bidang operasional di lapangan. Bersamaan dengan itu sejumlah Polwan berpangkat Perwira menengah (Pamen) dipercaya mengemban tugas kekaryaan fungsi sosial politik(Sospol) si lembaga legislatif.dari sekian banyak keberanian pucuk pimpinan paling tidak terdapat beberapa jabatan penting yang dilimpahkan ke pundak Polwan. salah satu diantaranya dilingkungan Markas besar (Mabes) Polri. Kapolri mengangkat Kolonel Pol Dra P Erda Latuasan Tarigan sebagai Kepala Pusat Pendidikan Polisi Wanita Kapusdik Polwan (KASEPOLWAN) yang masih dilestarikan hingga sekarang dengan dijabat Pamen Polwan yang berada di Bumi Kandung Ciputat, Jakarta Selatan.

Tak hanya itu tahun 1990-an putri terbaik Polwan – Ny Jeanne Mandagie SH- mendapat kehormatan menjadi anggota ABRI pertama yang menyandang pangkat Brigadir Jendral Polisi. Disusul kemudian oleh Roekmini Koesoemo Astoeti. Keduanya adalah figur yang dapat di contoh bagi kemajuan para polwan lainnya. Roekmini juga pernah menjadi anggota DPR-RI karna dianggap memiliki talenta untuk mebawa nama baik Polri.Di Polda Sumetra Barat Polwan juga mempunya kesempatan menduduki jabatan struktural seperti Kapolres dan Kapolsek serta jabatan strategis lainnya.
“Kelahiran Polwan di kota Bukittinggi pada 1 September 1948 merupakan wujud nyata cita-cita ibu Kartini”demikian kata Kapolri (waktu itu) Jendral Pol Banurusman, sewaktu peresmian monument Polwan di Kota Bukittinggi pada tanggal 27 April 1993.
Dan, Polwan pulalah yang menjadi pionir sehingga muncul gagasan untuk melahirkan Korp Wanita AU (Wara). Korps wanita AD (Kowad) serta Korps Wanita AL (Kowal). Dimasa penjajahan Belanda jika ada kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak atau wanita para pejabat kepolisian seringkali meminta bantuan kepada istri-istrinya untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan . Setelah Indonesia merdeka makan timbulah gagasan dari Organisasi wanita mengajukan permohonan kepada Pemerintah dan kepolisian untuk mengikut sertakan wanita dalam pendidikan kepolisian guna menangani masalah tersebut diatas. Alasannya kurang pantas seorang laki-laki memeriksa atau menggeledah tersangka wanita yang bukan muhrimnya, dan di khawatirkan adanya perlakuan kurang terhormat terhadap tersangka wanita selama dalam tahanan. Disisi lain sebelum Agresi II Jawatan Kepolisian Negara yang berkedudukan di Yogyakarta memang telah mempunyai niat untuk mengadakan Pendidikan Polisi wanita. Namun Kondisi Politik makin hari makin genting sehingga rencana tersebut tidak dapat dilaksanankan.
Sehingga pada September 1948 Jawatan kepolisian Negara untuk Sumatera yang berkedudukan di Bukittinggi membuka kesempatan bagi wanita mengikuti Sekolah kepolisian Berikut nama-nama 6 perintis Polisi wanita Indonesia Pertama :
1. Nelly Pauna Situmorang “Terakhir berpangkat Kolonel Polisi Purnawirana”
2. Mariana Mufti “Terakhir berpangkat Kolonel Polisi Purnawirana”
3. Djasmaniar Husein “Terakhir berpangkat Kolonel Polisi Purnawirana”
4. Rosmalina Pramono “Terakhir berpangkat Kolonel Polisi Purnawirana”
5. Dahniar Sukotjo “Terakhir berpangkat Kolonel Polisi Purnawirana”
Namun pendidikan mereka sempat terputus karena agresi Belanda dan para Polisi wanita tersebut ikut bergerilya ke pedalaman, berjuang bersama-sama rekan prianya. Bulan januari 1950 dengan adanya instruksi dari Kepala Cabang Jawatan Kepolisian Negara untuk Sumatera , para Polwan itu berkumpul kembali di Bukittingi Setelah keenam Perwira Pertama Polisi wanita itu diterima kembali. Jawatan Kepolisian Negara belum mengadakan pendidikan terhadap Polisi Wanita. Padahal masyarakat, khususnya kaum wanita,memandang perlu ada nya penambahaan anggota Polisi wanita.

Selamat Ulang Tahun Bu Polwan..

sumber : facebook.com

Bagaimana dengan mobil polisi Indonesia?

sumber  :  http://ramerameblog.wordpress.com

Brimob

Periode tahun 1943 – 1944 merupakan masa pembentukan berbagai organisasi atau barisan militer. Itu semua dilakukan pemerintah militer Jepang karena posisinya kian terjepit, baik dari dalam daerah penduduk maupun dari kancah perang Asia Timur Raya.

Pemerintah militer Jepang menginginkan adanya tenaga cadangan yang dapat digerakkan dengan cepat dan memiliki mobilitas yang tinggi. Jika keadaan memerlukan, cadangan polisi ini dapat berperan sebagai tenaga tempur, keinginan ini akhirnya terealisasi dengan terbentuknya polisi khusus yang disebut Tokubetsu Keisatsu Tai (Pasukan Polisi Istimewa) pada April 1944.

Anggotanya terdiri dari para Polisi Muda serta Pemuda Polisi. Tokubetsu Keisatsu Tai didirikan di setiap keresidenan seluruh Jawa-Madura dengan fasilitas persenjataan lebih lengkap daripada Polisi Umum. Para calon anggota Tokubetsu Keisatsu Tai diasramakan serta memperoleh pendidikan dan latihan kemiliteran dari tentara Jepang. Maka dari itu, tidak berlebihan bila dikatakan bahwa anggota Tokubetsu Keisatsu Tai adalah pasukan yang terlatih, berdisiplin tinggi, terorganisasi dengan rapi dan memiliki persenjataan yang cukup baik.

Di setiap keresidenan wilayah Jawa-Madura pada akhir tahun 1944 telah dibentuk Tokubetsu Keisatsu Tai dengan kekuatan satu kompi yang beranggotakan 60 sampai 200 orang, tergantung pada situasi wilayah kompi tersebut berada di bawah kekuasaan Polisi Keresidenan, umumnya Komandan Kompi berpangkat Itto Keibu (Letnan Satu).

Ketika Jepang menyerah kalah kepada sekutu dan kemudian Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, pada saat itu pula ‘masa penggemblengan’ Tokubetsu Keisatsu Tai telah cukup. Bersama-sama dengan rakyat dan berbagai kesatuan lainnya, anggota Tokubetsu Keisatsu Tai telah bahu-membahu ikut merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

Pasukan Brimbob

Nama Tokubetsu Keisatsu Tai kemudian secara otomatis diIndonesiakan dengan sebutan bermacam-macam, seperti ; Pasukan Polisi Istimewa, Polisi Istimewa atau Barisan Polisi Istimewa. Sebutan yang bermacam-macam ini kelak akan disatukan dengan sebutan Mobile Brigadde dan kemudian menjadi Brigade Mobile (Brimob). Di dalam usaha penyempurnaan Pasukan Polisi Istimewa (ketika itu masih terdapat banyak sebutan seperti Polisi Istimewa, Pasukan Polisi Istimewa, Barisan Polisi Istimewa) Komisaris Polisi TK.I Soemarto, yang ketika itu menjabat Wakil Kepala Kepolisian Negara mempunyai inisiatif agar Pasukan Polisi Istimewa diubah namanya menjadi Mobile Brigadde. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan agar menjadi kesatuan pasukan yang berdisiplin tinggi, kompak, loyal, penuh dedikasi dan mampu bergerak secara cepat dan dinamis.        Pada tanggal 17 September 1946, Kepala Kepolisian RS. Soekanto Tjokrodiatmojo, memberi kuasa kepada komisaris Polisi M. Yasin untuk melakukan berbagai usaha persiapan pembentukan Mobile Brigadde. Berdasarkan Surat Perintah Kepala Muda kepolisian No. Pol. : 12/78/91 sejak tanggal 14 Nopember 1946 secara De Yure (resmi) Mobile Brigade telah lahir. Atas pendapat senior di kalangan Brimob, lahirnya Mobile Brigadde di hitung sejak tanggal 14 Nopember 1945. Hal ini sekaligus dimaksudkan untuk menghargainya dan telah banyak pula anggota Polisi pasukan Istimewa yang telah gugur.        Setelah pembentukan Mobrig tanggal 14 Nopember 1946, disetiap keresidenan dibentuk Mobile Brigadde Keresidenan (MBK). MBK berkekuatan satu kompi, jumlah personel kurang lebih 100 orang. Di samping MBK, di bentuk pula Mobile Brigadde Besar Djawatan Kepolisian Negara (MBB-DKN) yang berkekuatan satu batalyon. Dengan Surat Keputusan Departemen Kepolisian negara No. Pol. : 13/MB/1959, tanggal 25 April 1959 maka kesatuan Mobrig diubah susunannya menjadi tingkat Batalyon. Batalyon Brimob pertama di bawah pimpinan AKP. I.R.Boediyoewono Gagak Pranolo. Batalyon ini ditugaskan dalam operasi militer memberantas PRRI di Pekanbaru Sumatera.

Berdasarkan surat order Y.M. Menteri Kepala Kepolisian Negara No. Pol. : 23/61 tanggal 12 Agustus 1961 ditetapkanlah bahwa tanggal 14 Nopember 1961 merupakan hari Mobile Brigadde ke-16, dan pada tanggal 14 Nopember 1961 tersebut Presiden RI Ir. Soekarno selaku Inspektur Upacara menganugerahkan Pataka “Nugraha Cakanti Yana Utama” sebagai penghargaan pemerintah atas pengabdian dan kesetiaan Mobile Brigadde. sekaligus pada saat itu diresmikan perubahan nama dari Mobile Brigadde menjadi Brigade Mobil (disesuaikan dengan istilah bahasa indonesia yang baku dan benar berdasarkan hukum DM).

Sumber  :  brimobpolri.wordpress.com

Logo Polairud

SELINTAS SEJARAH

Para Pejabat Negara, dengan pandangan jauh ke depan telah mengeluarkan Keputusan-keputusan yang strategis berupa Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No.4 / 2 / 3 / Um, tanggal 14 Maret 1951 tentang Penetapan Polisi Perairan sebagai Bagian dari Djawatan Kepolisian Negara terhitung mulai tanggal 1 Desember 1950. Dengan lahirnya Djawatan Polisi Perairan maka seluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau yang tersebar di khatulistiwa, ditengah hamparan laut Indonesia yang sangat luas

Pada tahun 1953 s/d 1958 berdasarkan Surat Perintah KKN No. Pol. : 2 / XIV/ 53, tanggal16 Januari 1953 dibentuk 2 (dua) Pangkalan Polisi Perairan masing-masing di Belawan dan Surabaya. terdorong dari kesulitan-kesulitan yang sering timbul dikarenakan kondisi geografis wilayah Nusantara. maka dibentuklah Polisi Udara dengan SK Perdana Menteri Nomor. : 510.PM/1956 tanggal 5 Desember 1956, maka resmilah tanggal 1 Desember 1956 nama bagian Polisi Perairan dan Polisi Udara yang dipimpin oleh Komisaris Besar Polisi RP. SUDARSONO, dengan memiliki 35 kapal dari berbagai type dan sebuah pesawat jenis Cesna-180. dengan Armada yang dimiliki inilah Polisi Perairan dan Udara ikut serta dalam pemberantasan penyelundupan, bajak laut dan operasi-operasi militer seperti pemberantasan DI/TII di Aceh dan Pantai Karawang Jawa Barat.

Setelah melalui beberapa kali perombakan, penyempurnaan organisasi baru terjadi pada tahun 1985. Satuan Utama Pol Air dilebur ke dalam Subditpol Air dan Satuan Utama Pol Udara menjadi Subditpol Udara. Kedua subdirektorat ini beroperasi dibawah kendali Direktorat Samapta Polri.

Dengan pertimbangan perkembangan situasi dan berdasarkan Skep Kapolri No. Pol.: Skep/ 9/V/ 2001, tanggal 25 Mei 2001 struktur Polairud dibawah Deops Kapolri dengan sebutan Dit Polairud Deops Polri.

Pada saat bulan Oktober 2002 terjadi Validasi Organisasi dengan Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep /53/ X/ 2002, tanggal 17 Oktober 2002 dengan sebutan Dit Polair Babinkam Polri.

Hingga akhirnya berkiblat kepada sejarah kelahirannya, 1 Desember diputuskan sebagai hari keramatnya Polairud.

Tugas Pokok Polisi Perairan

Membina dan Menyelenggarakan Fungsi Kepolisian Perairan Tingkat Pusat Dalam Rangka Melayani, Melindungi, Mengayomi, Serta Memelihara Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia.

Sumber http://www.polair.or.id